CN, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan tidak ada lagi alasan penundaan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kendaraan pelanggar over dimension over load (ODOL).
"Rasanya, tidak ada alasan lagi menunda penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL. Kita harus pakai akal dan hati nurani, bayangkan kalau korban kecelakaan itu keluarga kita," tegas Menhub Dudy di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Menurut Menteri Dudy, upaya pemberantasan kendaraan ODOL jangan lagi berpatokan pada hitung-hitungan ekonomi, karena nyawa manusia tidak bisa diukur dengan hitung-hitungan ekonomi. Sampai saat ini, sudah ribuan nyawa melayang di jalan raya akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan Odol.
"Kalau kita menunda lagi penegakan berantas ODOL dengan pertimbangan industri dan ekonomi, mau berapa banyak lagi korban berjatuhan di jalan raya," ujarnya.
Pemberantasan angkutan barang ODOL sudah tertunda cukup lama, atau sekitar 16 tahun. Padahal penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL itu sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan data Jasa Raharja, sepanjang tahun 2024 korban kecelakaan yang melibatkan truk ODOL sebanyak 27.337 kejadian. Tahun 2025 Korban meninggal dunia sekitar 6.000 orang. Diakui, terdapat banyak pihak yang mencoba menghalangi penertiban kendaraan ODOL dengan alasan ekonomi.
"Silahkan saja menyampaikan pendapat, termasuk turun ke jalan, tapi demi kemanusiaan dan menyelamatkan banyak orang, penegakan hukum harus terus dijalankan," tegasnya.
Menhub Dudy menambahkan bahwa, dalam memberantas kendaraan ODOL dapat dilakukan dengan tiga tahapan.
Pertama, sosialisasi di mana saat ini tengah berjalan, tahap dua mengumpulkan data dari seluruh stake holder terkait, mulai dari Polri, Jasa Marga hingga Jasa Raharja.
"Tahap tiga, penegakan hukum," ujarnya.
Bila masih membandel, maka penegakan hukum ditetapkan, mulai dari perdata hingga pidana.
"Kami tidak membuat peraturan baru, kami hanya menjalankan peraturan yang sudah ada. Soal urusan keselamatan, tidak ada toleransi," tutur Menhub Dudy.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran kemdaraan ODOL juga akan menyasar pelaku usahanya, tidak ada urusan dengan pengemudi, kecuali ada pelanggaran hukum lainnya. Karena pada dasarnya pengemudi hanyalah pekerja, pegawai, membawa kendaraan berdasarkan perintah yang diterimanya.
Dalam bincang santai bersama Menhub dan awak media juga dihadiri jajaran eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan, sejumlah stakeholder terkait, seperti Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, pemilik angkutan barang Lookman Djaja Kyatmaja Loekman dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho.
Berita Terkait
