CN, Jakarta - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan alokasi anggaran bagi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) TA 2022/2023 dalam upaya meningkatkan kinerja. Masih minimnya anggaran KNKT berpengaruh dalam menjalankan tugas-tugas investigasi.
“Kami juga meminta kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), memberikan akses kepada KNKT untuk memperoleh BA-99 (anggaran untuk penyertaan modal negara) Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” demikian diungkapkan Ketua Komisi Perhubungan DPR, Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto, Ketua Sub-Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Nurcahya di Ruang Rapat Komisi V DPR Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).
“Saya mendengar penjelasan dari KNKT sedih karena anggarannya minim. Karena ini tanggung jawab Kemenhub, maka Kemenhub yang bicara dengan Kemenkeu,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lasarus berharap, kedepannya tidak terulang lagi adanya hutang serupa yang dilakukan KNKT untuk menjalankan tugas investigasi.
“Tinggal nanti, bagaimana upaya Kemenhub untuk mengatasi keterbatasan anggaran KNKT yang salah satu dampaknya mengakibatkan investigasi kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 terlambat. Bayangkan, investigasi yang seharusnya selesai dalam 12 bulan jadi selesai 22 bulan. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan anggaran. Ini kecelakaan lho, Pak,” kata Legislator Dapil Kalimantan Barat II tersebut
Sebelumnya, Ketua Sub-Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Nurcahyo Utomo menjelaskan, kendala-kendala yang dihadapi KNKT selama investigasi salah satunya antara lain karena keterbatasan anggaran investigasi.
Keterbatasan anggaran investigasi, disebut Nurcahyo sangat berpengaruh antara lain berdampak terhambatnya biaya dalam menyewa kapal yang digunakan untuk pencarian Cockpit Voice Recorder (CVR) dan pengangkatan puing-puing pesawat dari dasar laut.
Akibat keterbatasan anggaran, maka Nurcahyo mengungkapkan, KNKT menyewa kapal ala kadarnya dengan biaya sewanya 3 juta per hari dan kapal induk 17 juta per hari.
Padahal, ungkap KNKT, sebetulnya ada kapal memadai yang memiliki semua fungsi namun biaya sewanya adalah Rp 12 miliar per 10 hari.
“Operasi kita waktu itu di Kepulauan Seribu selama 2,5 bulan. Jadi anggarannya cukup besar, akhirnya kita mencari yang ada yang bisa melaksanakan tugas yang kita harapkan,” tutur Nurcahyo.
Pada tahun 2021, KNKT mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 6.293.950.000 untuk posko tanggap darurat pencairan CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ-182.
Lalu tahun 2022, KNKT mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4.553.811.800,- untuk kebutuhan kelanjutan dari pelaksanaan investigasi Sriwijaya Air dari Agustus sampai Desember 2022. Tahun 2023, Pagu Indikatif KNKT tercatat sebesar Rp 40.054.041.000.
“Berdasarkan pagu indikatif ini, maka diperkirakan KNKT tetap akan mengalami kekurangan anggaran pada tahun anggaran 2023,” pungkas Nurcahyo.
